dc.contributor.author	Nurul Fazrie Fitriani
dc.contributor.author	Bivitri Susanti
dc.contributor.author	Rizky Argama
dc.contributor.author	Bivitri Susanti
dc.contributor.author	Rizky Argama
dc.date.accessioned	2023-04-04T07:15:46Z
dc.date.available	2023-04-04T07:15:46Z
dc.date.issued	2020-08-25
dc.description.abstract	Sejak awal pendirian Mahkamah Konstitusi di tahun 2003 hingga tahun 2019, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang lazim terjadi di Indonesia. Dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah dikabulkan, tidak terdapat satu putusan yang mengabulkan pengujian formil yang diajukan oleh pemohon. Meskipun dalam sejumlah putusan Mahkamah menemukan terdapat pelanggaran prosedur pembentukan undang-undang, tetapi dengan berbagai alasan, seperti misalnya Mahkamah yang mengedepankan penggunaan asas kemanfaatan, maka Mahkamah tidak membatalkan undang-undang tersebut. Hal ini menarik untuk dikaji karena secara teoritis jelas bahwa pengujian formil diperkenankan untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
dc.identifier.uri	https://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/63
dc.language.iso	other
dc.publisher	STHI Jentera
dc.title	Praktik Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi
dc.title.alternative	Implementation of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution by the Constitutional Court
dc.type	Thesis

Praktik Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi