Bachelor

Permanent URI for this community

https://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/6

Browse

Browsing Bachelor by Subject "Kebijakan Kebiri Kimia, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak: Diskursus Dan Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia di Indonesia
    (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2022-06-24) Siti Ismaya; Putri Kusuma Amanda; Asfinawati
    Perdebatan mengenai kebijakan kebiri kimia terjadi sejak wacana penyusunan hingga kebijakan tersebut disahkan. Melalui kajian literatur dan wawancara, penelitian ini mencoba menelusuri kembali diskursus yang terjadi dalam penyusunan kebijakan kebiri kimia. Penelitian ini mengungkapkan beberapa argumentasi yang menjadi dasar dukungan dan penolakan terhadap kebijakan kebiri kimia, yaitu terkait: akar permasalahan kekerasan seksual, dampak penggunaan kebiri kimia, tujuan efek jera, pengalaman negara lain, hak asasi manusia, dan anggaran. Dari diskursus tersebut, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pembuat kebijakan masih menggunakan bukti yang minim dalam menyusun kebijakan kebiri kimia. Selain itu, dengan melakukan studi terhadap 432 putusan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari rentang waktu 25 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2021, penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana penggunaan kebijakan kebiri kimia di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan kebiri kimia sama sekali tidak dipergunakan atau dipertimbangkan baik dalam dakwaan, tuntutan, maupun pertimbangan Hakim dari keseluruhan putusan yan dianalisis. Adapun sebaran kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak pasca pengesahan kebijakan kebiri kimia yang memenuhi kualifikasi pengenaan hukuman kebiri kimia hanya 12 perkara (2,78%) dari total 432 putusan yang dianalisis. Dengan temuan tersebut, harapannya penelitian ini dapat menjadi bahwa evaluasi dan refleksi bagi berbagai penyusunan kebijakan yang memuat soal ketentuan hukum pidana. Kata Kunci: Kebijakan Kebiri Kimia, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Diskursus, Implementasi