Ganti Kerugian bagi korban Proses Peradilan Pidana (Mengurai Kompleksitas Pilihan Hukum untuk Mendapatkan Ganti Kerugian bagi Korban Penyiksaan dengan Pelaku Anggota Polri)

dc.contributor.authorAbbas Abdullah
dc.contributor.authorMuhammad Faiz Aziz
dc.contributor.authorAnugerah Rizki Akbari
dc.date.accessioned2023-12-04T05:25:21Z
dc.date.available2023-12-04T05:25:21Z
dc.date.issued2022-08-16
dc.description.abstractPenelitian ini didasarkan pada premis maraknya anggota Polri yang melakukan penyiksaan saat proses peradilan pidana. Berdasarkan premis tersebut, penulis memilih satu bagian penting, yang seringkali terlupakan, yaitu terkait ganti kerugian. Penelitian ini menganalisis plus-minus dari lima mekanisme yang seyogyanya dapat digunakan untuk mendapatkan ganti kerugian, yaitu: (a) gugatan PMH; (b) ganti kerugian di KUHAP; (c) penggabungan perkara; (d) restitusi; dan (e) Onrechtmatige Overheidsdaad di PTUN. Dari situ, penulis menganalisis mekanisme apa yang seharusnya dibangun agar korban dapat lebih mudah untuk mendapatkan ganti kerugian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang seharusnya digunakan adalah mekanisme ganti kerugian di KUHAP karena, pada awalnya, merupakan mekanisme designated dan spesifik untuk kasus-kasus seperti ini. Sayangnya, mekanisme ini punya banyak masalah karena ketidakjelasan hukum acara dan rumusan pasal sehingga praktiknya melenceng. Untuk saat ini, mekanisme paling menguntungkan, didasarkan pada praktik di lapangan, adalah mekanisme perdata dengan gugatan PMH. Sayangnya, mekanisme ini juga bermasalah karena, pada banyak kasus, pengadilan membebankan ganti kerugian kepada negara dan pelaku secara tanggung renteng yang membuat eksekusi putusan berlarut-larut.
dc.identifier.urihttps://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/150
dc.language.isoother
dc.publisherSTHI Jentera
dc.subjectganti kerugian, penyiksaan oleh polisi, proses peradilan
dc.titleGanti Kerugian bagi korban Proses Peradilan Pidana (Mengurai Kompleksitas Pilihan Hukum untuk Mendapatkan Ganti Kerugian bagi Korban Penyiksaan dengan Pelaku Anggota Polri)
dc.title.alternativeCompensation for Victims of Criminal Judgment Process 2022(Unraveling the Complexity of Legal Options to Obtain Compensation for Victims of Torture with Member(s) of Indonesian Police Force as the Perpetrator)
dc.typeThesis
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Thumbnail Image
Name:
Bab 1 Abbas Abdullah.pdf
Size:
366.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Thumbnail Image
Name:
Bab 2 Abbas Abdullah.pdf
Size:
335.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Thumbnail Image
Name:
Bab 3 Abbas Abdullah.pdf
Size:
222.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Thumbnail Image
Name:
Bab 4 Abbas Abdullah.pdf
Size:
221.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: