Undergraduate Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- ItemMeninjau Jaminan Keamanan Persidangan sebagai Upaya Mendukung Independensi Peradilan di Indonesia(Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024-08-20)Penelitian ini bertujuan untuk meninjau jaminan keamanan persidangan yang berdampak pada independensi peradilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meninjau tentang regulasi keamanan persidangan dari sudut pandang independensi peradilan. Selain itu, penelitian ini juga meninjau tantangan penerapan jaminan keamanan persidangan di Indonesia yang berpotensi memengaruhi independensi peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat instrumen internasional tentang independensi peradilan yang membahas tentang jaminan keamanan persidangan. Keamanan persidangan di Indonesia telah diatur dengan cukup baik dalam mendukung independensi peradilan. Pada penerapan jaminan keamanan persidangan terdapat beberapa tantangan yang berpotensi mengganggu independensi peradilan yakni tantangan dalam penerapan regulasi yang sudah ada, tantangan sumber daya manusia, tantangan pemenuhan anggaran, tantangan kondisi sosial budaya dan rendahnya penghormatan masyarakat kepada peradilan dalam penerapan jaminan keamanan persidangan.
- ItemAnalisis Hukum Terhadap KRL Commuter Line Jabodetabek Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas(Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024-08-21)Transportasi publik memainkan peran krusial dalam mobilitas urban, dan di Jakarta, peran ini menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kemacetan lalu lintas yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan transportasi harus memenuhi berbagai standar kualitas, termasuk aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Data terbaru menunjukkan peningkatan pengguna transportasi publik di Jakarta, dengan KRL Commuter Line menjadi salah satu pilihan utama. Meskipun begitu, tantangan seperti kapasitas yang terbatas, kepadatan penumpang, dan kurangnya fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tetap menjadi masalah signifikan. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki layanan dan infrastruktur, permasalahan seperti keterlambatan, kepadatan, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan aksesibilitas masih sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya perbaikan dalam regulasi dan implementasi, dengan fokus pada peningkatan standar aksesibilitas, mekanisme pengawasan, serta partisipasi stakeholder dalam perencanaan dan evaluasi. Bersamaan dengan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif, Jakarta dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik dan memenuhi hak-hak aksesibilitas semua penggunanya.
- ItemTinjauan Hukum Kepemilikan Suara Seseorang Yang Dihasilkan Oleh kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Objek Pelindungan Hak Cipta(Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024-01-19)Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Inteligence ("AI") yang mampu menciptakan suara mirip seperti seseorang telah memunculkan sejumlah pertanyaan tentang kepemilikan suara dalam konteks hak cipta. Sebagai contoh, lagu "Heart on My Sleeve" yang dibuat oleh AI dengan suara yang mirip dengan Drake dan The Weeknd. Melalui analisis mendalam terhadap dinamika peraturan da nperbandingan dengan kebijakan di berbagai negara, penelitian ini hendak menganalisi dan merekomendasikan pengaturan ke depan terkait dengan penggunaan suara seseorang untuk musik yang dihasilkan oleh AI berkaitan dengan hak cipta di Indonesia. Sebagai kesimpulan. diketahui bahwa regulasi hak cipta baik di Indonesia dan di berbagai negara lain, belum mampu melindungi suara seseorang untuk musik yang dihasilkan oleh AI berkaitan dengan hak cipta. Dengan demikian, perlu adanya perluasan perlindungan dalam regulasi hak cipta untuk fenomena ini.
- ItemPenerapan Prinsip Business Judgement Rule di Indonesia dan Australia: Studi Kasus Putusan MA Nomor 121 K/PID.SUS/2020 (Karen Agustiawan) dan NSWSC 1229 (Asic V. Rich)(Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024-01-22)Dunia usaha memiliki risiko yang tinggi, sehingga kerugian bagi perusahaan sering kali terjadi. Pada umumnya, Direksi perusahaan dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perusahaan yang terjadi karena pengambilan keputusan yang salah. Akan tetapi, prinsip Business Judgement Rule berlaku sebagai pelindungan bagi Direksi dalam mengambil keputusan. Dengan adanya BJR, Direksi dapat mengambil risiko bisnis tanpa dipertangunggjawabkan apabila terjadi kerugian, selama pengambilan keputusan tersebut diambil dengan proses yang sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi, pengaturan BJR di Indonesia dalam UU PT belum cukup jelas, sehingga penting untuk membandingkan penerapan BJR di negara lain, seperti Australia. Perbandingan tidak hanya dalam bentuk hukum positif, tetapi juga dalam bentuk pertimbangan Hakim dalam putusan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan Business Judgement Rule di Indonesia masih belum jelas, bahkan setelah diputuskannya kasus dugaan korupsi Karen Agustiawan pada tahun 2020, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih lagi melalui ketentuan peraturan atau putusan pengadilan lain di kemudian hari
- ItemTinjauan Yuridis Kepemilikan Usaha Asing Berskala Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Studi Permasalahan Di Provinsi Bali(Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024-08-16)UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, mewakili 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia dan berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan PDB. Hukum Indonesia, khususnya Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021, membatasi investasi asing untuk perusahaan berskala besar, yang mensyaratkan investasi minimum Rp 10 miliar dan mewajibkan pembentukan Perseroan Terbatas (PT PMA). Namun, di Provinsi Bali, ada kekhawatiran tentang penegakan peraturan ini, karena warga negara asing sering terlibat dalam kegiatan tingkat UMKM, terkadang menggunakan pengaturan informal atau sistem nominee untuk menghindari persyaratan hukum. Hal ini menciptakan potensi dampak negatif bagi bisnis lokal, yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan kerugian bagi perekonomian lokal. Tulisan ini menyoroti perlunya peraturan daerah yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih sistenatis untuk melindungi UMKM di Indonesia. Melalui penelitian kualitatif, termasuk analisis hukum normatif dan studi kasus, tulisan ini mengevaluasi kerangka hukum yang ada saat ini dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan. Temuan ini menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan investasi asing dengan pelindungan UMKM lokal, terutama di daerah seperti Bali, di mana kehadiran warga asing cukup signifikan.