Undergraduate Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
1 - 5 of 77
- ItemTindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak: Diskursus Dan Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia di Indonesia(STHI Jentera, 2022-06-24)Perdebatan mengenai kebijakan kebiri kimia terjadi sejak wacana penyusunan hingga kebijakan tersebut disahkan. Melalui kajian literatur dan wawancara, penelitian ini mencoba menelusuri kembali diskursus yang terjadi dalam penyusunan kebijakan kebiri kimia. Penelitian ini mengungkapkan beberapa argumentasi yang menjadi dasar dukungan dan penolakan terhadap kebijakan kebiri kimia, yaitu terkait: akar permasalahan kekerasan seksual, dampak penggunaan kebiri kimia, tujuan efek jera, pengalaman negara lain, hak asasi manusia, dan anggaran. Dari diskursus tersebut, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pembuat kebijakan masih menggunakan bukti yang minim dalam menyusun kebijakan kebiri kimia. Selain itu, dengan melakukan studi terhadap 432 putusan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari rentang waktu 25 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2021, penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana penggunaan kebijakan kebiri kimia di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan kebiri kimia sama sekali tidak dipergunakan atau dipertimbangkan baik dalam dakwaan, tuntutan, maupun pertimbangan Hakim dari keseluruhan putusan yan dianalisis. Adapun sebaran kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak pasca pengesahan kebijakan kebiri kimia yang memenuhi kualifikasi pengenaan hukuman kebiri kimia hanya 12 perkara (2,78%) dari total 432 putusan yang dianalisis. Dengan temuan tersebut, harapannya penelitian ini dapat menjadi bahwa evaluasi dan refleksi bagi berbagai penyusunan kebijakan yang memuat soal ketentuan hukum pidana. Kata Kunci: Kebijakan Kebiri Kimia, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Diskursus, Implementasi
- ItemPenerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Maskapai Penerbangan dalam Hal Penumpang Meninggal Dunia di dalam Pesawat: Studi kasus Gugatan Suciwati Terhadap PT. Garuda Indonesia -Persero Tbk Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2586/K/Pdt/2008(STHI Jentera, 2019-08-09)Sebagian orang menganggap bahwa Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, adalah Pasal “Sapu Jagat”. Namun demikian, PMH merupakan pasal yang memiliki unsur-unsur yang ketat, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut berlaku kumulatif, yang artinya jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka PMH gagal diterapkan. Bagaimana jika pasal PMH yang demikian diterapkan pada kasus penerbangan yang juga dikenal sebagai “the most regulated transportation” terutama dalam hal keamanan dan keselamatan penumpang? Tulisan ini akan membahas perkembangan konsep PMH dan bagaimana PMH dilihat dari aspek hukum terkait dengan keamanan dan keselamatan penumpang Pesawat Udara, serta bagaimana hal tersebut diterapkan. Untuk itu, tulisan ini akan menggali bagaimana penerapannya dalam kasus konkret dengan studi kasus gugatan Suciwati melawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dkk. dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2586/K/Pdt/2008. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membebaskan sebagian besar tergugat dari gugatan karena tidak terpenuhi salah satu unsur dalam PMH. Majelis Hakim juga menerima prinsip presumption liability/strict liability yang berarti ada atau tidak adanya kesalahan tergugat tetap bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, kasus ini merupakan kasus pertama dan baru satu-satunya di Indonesia, yang melibatkan Maskapai Penerbangan untuk melakukan aksi pembunuhan. Dalam konteks perlindungan konsumen, kasus ini juga untuk pertama kalinya kerugian potensial dalam gugatan diterima oleh Majelis Hakim. Kata Kunci: PMH, Munir, Perlindungan Konsumen, Hukum Penerbangan, Ganti Kerugian
- ItemPembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Lembaga Keuangan Mikro - LPS-LKM(STHI Jentera, 2023-08-23)Industri keuangan merupakan sektor krusial dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan industri keuangan yang semakin massif menuntut perkembangan sistem hukum agar dapat mengakomodasi kebutuhan serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaku industri keuangan. Salah satu industri keuangan Indonesia adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai perluasan dari intermediasi perbankan dengan badan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). LKM berbadan hukum koperasi kerap dikaitkan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebab memiliki kesamaan kegiatan usaha yaitu penyaluran pinjaman dan pengelolaan simpanan. Keduanya juga sering dikaitkan sebab tidak memiliki sistem penjaminan terhadap simpanan yang dikelola. Peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan mikro telah mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Lembaga Keuangan Mikro (LPS-LKM) sejak 2013. Namun hingga hari ini belum ada implementasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipologi yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji asas dan implementasi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan otoritas terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan secara hukum antara LKM berbadan hukum koperasi dengan KSP. Dalam hal LKM berbadan hukum koperasi, pembentukan LPS-LKM diperlukan sebagai bentuk keadilan ekonomi dan perlindungan hukum dari pemerintah kepada masyarakat penyimpan. Lebih lanjut, kehadiran LPS-LKM dapat menjaga kesinambungan kegiatan usaha LKM dan membangun kepercayaan masyarakat. Pembentukan LPS-LKM memiliki permasalahan sejak dalam rumusan karena undang-undang membuka peluang begitu luas bagi pemangku kepentingan yang dapat mendirikan LPS-LKM. Fleksibilitas yang dimuat justru menyebabkan ketidakseriusan dalam implementasi norma.
- ItemPenyelesaian Sengketa Perdata pada Masyarakat Adat : Studi Kasus Masyarakat Daori(STHI Jentera, 2022-08-15)Banyak studi kasus menunjukkan masyarakat adat lebih mengutamakan mekanisme informal dibanding mekanisme formal guna menyelesaikan sengketa perdata. Mekanisme ini juga digunakan oleh masyarakat Daori, Kecamatan Pulau Makeang, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Daori memiliki beberapa rangkaian penyelesaian sengketa, dan hanya memilih salah satu rangkaian melalui musyawarah karena alasan-alasan tertentu. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan menjelaskan alur penyelesaian sengketa perdata, sekaligus menggali nilai-nilai yang terkandung dalam adat-istiadat masyarakat Daori. Kata Kunci : Masyarakat adat, Rangkaian Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Daori.
- ItemHak atas Juru Bahasa Isyarat Bagi Saksi/Terdakwa yang Tuli dan/atau Bisu dalam Peradilan Pidana di Indonesia(STHI Jentera, 2022-08-16)Penelitian ini akan membahas mengenai kesenjangan regulasi terkait hak atas juru bahasa isyarat bagi saksi/terdakwa yang Tuli dan/atau bisu dalam peradilan pidana di Indonesia sekaligus tantangan dalam mengimplementasikannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan juga wawancara baik dengan aparat penegak hukum, pendamping disabilitas, guru sekolah luar biasa dan juru bahasa isyarat. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam tataran kebijakan maupun dalam implementasinya di Indonesia. Dari segi regulasi, PP Akomodasi yang Layak dan Pedoman Pelayanan Disabilitas dalam Lingkup PN dan PT masih membuka peluang absennya akses juru bahasa isyarat, dan akses lainnya karena penilaian personal sebagai langkah awal menemukan akses yang sesuai dengan penyandang disabilitas belum diatur mekanismenya dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.Sedangkandarisegi praktik hak atas juru bahasa isyarat menghadapi permasalahan diantaranya juru bahasa isyarat yang tidak aksesibel, aparat penegak hukum yang tidak paham pelayanan disabilitas, sertifikasijurubahasaisyarat, dan miskonsepsi juru bahasa isyarat sebagai alat bukti keterangan ahli. Perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, sekaligus memprioritaskan anggaran fasilitas, dan layanan disabilitas menjadi beberapa hal yang krusial untuk dilakukan agar saksi/terdakwa yang Tuli dan/atau bisu mendapatkan akses sesuai kebutuhannya saat menjalani proses pidana. Kata Kunci: Saksi/terdakwa yang Tuli dan/atau bisu, penilaian personal, pemenuhan akses penyandang disabilitas, juru bahasa isyarat, hukum pidana.