Undergraduate Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
1 - 5 of 5
- ItemPerlindungan Hukum Bagi Konsumen Uang Elektronik Berbasis Server dalam Hal Kehilangan Saldo(STHI Jentera, 2019-08)Di era global, sistem pembayaran mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satu ciri perkembangannya adalah dengan hadirnya teknologi finasinal dalam penyelenggaraan sistem pembayaran berupa instrumen uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik terdiri dari uang elektronik berbasis chip dan server. Di Indonesia, uang elektronik berbasis server cukup diminati sebagai intrumen pembayaran dalam transaksi ekonomi. Namun, penggunaan uang elektronik berbasis server rentan terhadap sejumlah masalah salah satunya adalah kehilangan saldo. Untuk itu penulis mencoba mengidentifikasi dan mendalami perlindungan konsumen uang elektronik berbasis server dalam hal kehilangan saldo pada 2 (dua) produk uang elektronik yakni GO-PAY dan OVO Cash. Berdasarkan hasil riset penulis, kehilangan saldo uang elektronik berbasis server disebabkan karena gagal dalam melakukan transaksi layanan dan penipuan. Skripsi ini dimaksudkan untuk melihat lebih dalam bagaimana perlindungan konsumen uang elektronik berbasis server yang diberikan oleh Bank Indonesia selaku pemberi izin terhadap penerbit uang elektronik seperti GO-PAY dan OVO Cash. Selain itu, penulis juga ingin menelaah lebih dalam terkait dengan penerapan atau implementasi perlindungan konsumen uang elektronik berbasis server (GO-PAY dan OVO Cash) untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa bermanfaat bagi perlindungan konsumen di masa mendatang.
- ItemPraktik Pelaksanaan Kewenangan Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung(STHI Jentera, 2019-08)Ada kenaikan drastis dalam jumlah Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam tiga tahun terakhir. Tulisan ini melihat hukum yang berlaku mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam menyusun dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dan juga melihat bagaimana Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya tersebut, salah satunya dengan melihat dua PERMA yang diterbitkan di tahun2016. Analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung kerap menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang melebihi batasan yang diperbolehkan oleh hukum dengan memuat isi hukum materiil dengan alasan demi keadilan atau untuk mengisi kekosongan hukum. Meskipun mungkin memang diperlukan, mengatasi masalah tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung bukan merupakan solusi yang tepat karena dapat, dan telah (sebagaimana ditunjukkan di dalam tulisan ini), menimbulkan tumpang tindih hukum dan tidak didukung dengan proses checks and balances yang optimal dan karenanya berpotensi melanggar hak asasi warga negara Indonesia.
- ItemPenggunaan Senjata Api Oleh Kepolisian Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan dari Due Process of Law(STHI Jentera, 2019-08-22)Tulisan ini melihat hukum yang berlaku mengenai penggunaan senjata api oleh kepolisian baik nasional maupun internasional. Terutama terkait adanya kesenjangan antara pengaturan di level nasional dengan yang berkembang di level internasional. Selain itu, riset ini juga melihat bagaimana Pengadilan HAM Eropa dan InterAmerika memutus kasus penggunaan senjata api yang diduga sewenang-wenang oleh kepolisian, salah satunya dengan melihat pertimbangan hakim pada putusan Kelly dan yang lain melawan The United Kingdom serta putusan Dozerma melawan Republik Dominika. Kedua putusan itu digunakan sebagai konteks untuk penyempurnaan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 dari praktik terbaik yang ditunjukkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Inter-Amerika. Analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan antara instrumen internasional dan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 terutama dalam penerapan prinsip penggunaan senjata api. Prinsip itu tidak diterapkan dengan begitu baik dalam PERKAP sehingga menimbulkan kesenjangan yang signifikan. Selain itu, setelah melihat dari pertimbangan hakim terkait kasus penggunaan senjata api oleh kepolisian, ditemukan bahwa kasus penggunaan senjata api ini begitu penting untuk diperiksa di pengadilan karena sifat dari penggunaannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kedua putusan itu juga dapat dijadikan rujukan dalam penyempurnaan pengaturan penggunaan senjata pada PERKAP Nomor 1 Tahun 2009.
- ItemPenerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Maskapai Penerbangan dalam Hal Penumpang Meninggal Dunia di Dalam Pesawat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2586/K/Pdt/2008)(STHI Jentera, 2019)Sebagian orang menganggap bahwa Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, adalah Pasal “Sapu Jagat”. Namun demikian, PMH merupakan pasal yang memiliki unsur-unsur yang ketat, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut berlaku kumulatif, yang artinya jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka PMH gagal diterapkan. Bagaimana jika pasal PMH yang demikian diterapkan pada kasus penerbangan yang juga dikenal sebagai “the most regulated transportation” terutama dalam hal keamanan dan keselamatan penumpang? Tulisan ini akan membahas perkembangan konsep PMH dan bagaimana PMH dilihat dari aspek hukum terkait dengan keamanan dan keselamatan penumpang Pesawat Udara, serta bagaimana hal tersebut diterapkan. Untuk itu, tulisan ini akan menggali bagaimana penerapannya dalam kasus konkret dengan studi kasus gugatan Suciwati melawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dkk. dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2586/K/Pdt/2008. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membebaskan sebagian besar tergugat dari gugatan karena tidak terpenuhi salah satu unsur dalam PMH. Majelis Hakim juga menerima prinsip presumption liability/strict liability yang berarti ada atau tidak adanya kesalahan tergugat tetap bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, kasus ini merupakan kasus pertama dan baru satu-satunya di Indonesia, yang melibatkan Maskapai Penerbangan untuk melakukan aksi pembunuhan. Dalam konteks perlindungan konsumen, kasus ini juga untuk pertama kalinya kerugian potensial dalam gugatan diterima oleh Majelis Hakim.
- ItemPenerapan Metode Omnibus pada Tahap Pembahasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2021-08-31)Metode omnibus dalam pembentukan undang-undang di Indonesia belum dikenal dalam sistem legislasi di Indonesia. Pada 2020, metode ini diterapkan untuk membentuk UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di tengah gelombang penolakan dengan durasi pembahasan serta pembentukan yang cepat, tergesa-gesa, dan minim pelibatan publik serta pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis data kualitatif, yang dipadukan dengan wawancara serta studi dokumen (statute approach, library research). Berangkat dari gagasan awal praktik penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan pisau analisis teori-teori pembentukan kebijakan, demokrasi deliberatif, dan partisipasi publik, maka penelitian ini menjawab sejauh mana metode omnibus dapat diterapkan dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan awal lahirnya metode omnibus dalam pembentukan peraturan adalah untuk menggabungkan sejumlah perjanjian, memperpanjang masa berlaku undang-undang. Namun, ia berkembang menjadi kendaraan politik dan taktik penguasa yang berkonsolidasi untuk meloloskan sejumlah peraturan dengan mengabaikan perlibatan masyarakat selaku pemangku kepentingan. Praktik ini relevan dengan melihat fakta pembentukan UU Cipta Kerja. Perlu diatur batasan dan mekanisme yang jelas untuk menerapkan metode omnibus dalam pembentukan UU. Hal ini penting untuk mengecilkan peluang penggunaan omnibus sebagai kendaraan politik penguasa dan menjamin ruang keterlibatan publik dalam tiap tahap pembentukan UU dengan metode omnibus.