dc.contributor.author	Grace Salint Bethania Sianipar
dc.contributor.author	Bivitri Susanti
dc.contributor.author	Mulki Shader
dc.date.accessioned	2023-04-04T03:08:31Z
dc.date.available	2023-04-04T03:08:31Z
dc.date.issued	2019-08-05
dc.description.abstract	Tulisan ini membahas sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Frasa ‘lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945’ yang menjadi subjectum litis dalam sengketa kewenangan lembaga negara, membatasi lembaga-lembaga negara yang baru hadir pasca amandemen UUD 1945 untuk mengajukan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal yang menjadi esensi dari sengketa kewenangan lembaga negara ialah prinsip checks and balances dan pemerintahan yang sistematis. Oleh karena itu, MK perlu memperluas tafsir mengenai lembaga negara.
dc.identifier.uri	https://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/38
dc.language.iso	other
dc.publisher	STHI Jentera
dc.title	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya tidak Diberikan Undang-Undang Dasar 1945
dc.title.alternative	Competence Disputes of State Institutions Whose Authority is not Granted by The 1945 Constitution
dc.type	Thesis

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya tidak Diberikan Undang-Undang Dasar 1945