Laporan Studi Pemanfaatan dan Kebutuhan Data Statistik Penegakan Hukum sebagai Upaya Penerapan Evidence-based Policy pada Lembaga Penegak Hukum
Laporan Studi Pemanfaatan dan Kebutuhan Data Statistik Penegakan Hukum sebagai Upaya Penerapan Evidence-based Policy pada Lembaga Penegak Hukum
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]
Abstract
Pada 2010 lalu, Pusat Data Peradilan (PDP), sebuah konsorsium lembaga pemerhati peradilan, dengan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program (NLRP) menerbitkan Buku Statistik Penegakan Hukum Tahun 2007-2008. Data-data statistik yang dihimpun dalam buku statistik tersebut merupakan kompilasi data penegakan hukum dari Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sejak diterbitkannya Buku Statistik Penegakan Hukum 2007 dan 2008 pada 2010 lalu, belum diketahui bagaimana pengaruh atau dampak penerbitan buku itu dalam mendorong pemanfaatan data statistik oleh lembaga penegakan hukum dalam pengambilan kebijakan yang berbasis evidence dan oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan pemanfaatannya. Melalui kegiatan studi ini, tingkat pengaruh buku tersebut bisa diketahui begitupun juga mengenai kebutuhan utama lembaga penegakan hukum dan masyarakat akan data-data ini juga bisa tergambarkan.
Laporan ini secara umum terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai pentingnya implementasi konsep evidence-based policy dan pemaparan mengenai kerangka hukum kegiatan statistik. Selanjutnya, pada bagian kedua dijelaskan mengenai keberadaan statistik hukum di Indonesia. Bagian ini antara lain berisi mengenai hasil riset literatur dan wawancara yang berhubungan dengan perkembangan statistik hukum. Bagian ketiga berisi mengenai pemanfaatan dan peluang pengelolaan statistik hukum di Indonesia antara lain menjelaskan kondisi pada organisasi aparat penegak hukum untuk melaksanakan kegiatan statistik bidang hukum. Pada bagian keempat, berisi penutup yang memaparkan pendapat dan saran hasil studi ini dalam mengembangan kegiatan statistik hukum di Indonesia.