Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Lembaga Keuangan Mikro - LPS-LKM

Thumbnail Image
Date
2023-08-23
Authors
Ika Astika
Gita Putri Damayana
Yunus Husein
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
STHI Jentera
Abstract
Industri keuangan merupakan sektor krusial dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan industri keuangan yang semakin massif menuntut perkembangan sistem hukum agar dapat mengakomodasi kebutuhan serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaku industri keuangan. Salah satu industri keuangan Indonesia adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai perluasan dari intermediasi perbankan dengan badan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). LKM berbadan hukum koperasi kerap dikaitkan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebab memiliki kesamaan kegiatan usaha yaitu penyaluran pinjaman dan pengelolaan simpanan. Keduanya juga sering dikaitkan sebab tidak memiliki sistem penjaminan terhadap simpanan yang dikelola. Peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan mikro telah mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Lembaga Keuangan Mikro (LPS-LKM) sejak 2013. Namun hingga hari ini belum ada implementasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipologi yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji asas dan implementasi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan otoritas terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan secara hukum antara LKM berbadan hukum koperasi dengan KSP. Dalam hal LKM berbadan hukum koperasi, pembentukan LPS-LKM diperlukan sebagai bentuk keadilan ekonomi dan perlindungan hukum dari pemerintah kepada masyarakat penyimpan. Lebih lanjut, kehadiran LPS-LKM dapat menjaga kesinambungan kegiatan usaha LKM dan membangun kepercayaan masyarakat. Pembentukan LPS-LKM memiliki permasalahan sejak dalam rumusan karena undang-undang membuka peluang begitu luas bagi pemangku kepentingan yang dapat mendirikan LPS-LKM. Fleksibilitas yang dimuat justru menyebabkan ketidakseriusan dalam implementasi norma.
Description
Keywords
LPS-LKM, Simpanan, Koperasi, Industri Keuangan, Lembaga Mikro
Citation