dc.contributor.advisor	Fritz Edward Siregar
dc.contributor.advisor	Fajri Nursyamsi
dc.contributor.author	Jumisih
dc.contributor.author	Fritz Edward Siregar
dc.contributor.author	Fajri Nursyamsi
dc.date.accessioned	2023-11-30T08:07:56Z
dc.date.available	2023-11-30T08:07:56Z
dc.date.issued	2023-08-09
dc.description.abstract	Kebebasan berdemokrasi pasca reformasi diikuti dengan kemunculan organisasi rakyat termasuk organisasi serikat buruh. Bagi buruh (perempuan), berserikat adalah hak dasar yang dilindungi hukum tanpa diskriminasi sekaligus upaya untuk belajar dan berjuang secara kolektif. Bagi pengurus serikat, perjuangan kolektif membela anggota kadang berbenturan dengan hukum yang tidak adil. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai hasil kebijakan politik berkontribusi besar menciptakan ketidakadilan bagi buruh, karena melegalkan informalisasi tenaga kerja dengan pendapatan yang tidak pasti. Atas situasi yang tidak adil tersebut, kekuatan gerakan buruh dan rakyat bersepakat mendirikan kembali Partai Buruh pada kongres 2021 dengan tujuan mengintervensi kebijakan parlemen. Pendirian kembali Partai Buruh juga melibatkan buruh perempuan dalam struktur kepengurusan partai di tingkat nasional hingga daerah. Dalam praktiknya, partisipasi mereka menuai ragam hambatan seperti patriarki, hukum yang tidak adil, dan ekosistem yang belum terbangun di organisasi. Penelitian ini dilakukan guna mengurai problem yang dihadapi buruh perempuan dalam partisipasi politiknya di Partai Buruh dengan menggunakan pendekatan sosio legal, yaitu menelaah hukum secara doktrinal dan menganalisis secara mendalam tentang bekerjanya hukum di Partai Buruh. Berdasarkan fakta-fakta dan analisis ditemukan kesimpulan bahwa partisipasi buruh perempuan dalam Partai Buruh belum mencapai partisipasi substantif sehingga masih minim terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini karena keterlibatan buruh perempuan masih sebatas upaya pemenuhan syarat administrasi. Hal ini berdampak pada minimnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis di partai. Partai Buruh selayaknya memberikan perhatian lebih kepada kader perempuannya dan membuat kebijakan affirmative action untuk mempraktikkan hukum yang betul-betul adil bagi perempuan di Partai Buruh. Kata kunci: buruh perempuan, partisipasi, partai buruh, politik.
dc.identifier.uri	https://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/140
dc.language.iso	other
dc.publisher	STHI Jentera
dc.subject	buruh perempuan, partisipasi, partai buruh, politik.
dc.subject	Affirmative Action
dc.title	Menelaah Partisipasi Buruh Perempuan dalam Pembangunan Partai Politik, Studi Kasus: Pengurus Pleno Perempuan dalam Pembangunan Partai Buruh
dc.title.alternative	Exploring Women's Participation in the Development of a Political Party, A Case Study of Women's Involvement as the Executive Committee Members for Plenary Session in Labor Party
dc.type	Thesis

Menelaah Partisipasi Buruh Perempuan dalam Pembangunan Partai Politik, Studi Kasus: Pengurus Pleno Perempuan dalam Pembangunan Partai Buruh

Files

Original bundle

License bundle

Collections