Laporan Studi Hubungan Kelembagaan pada Organisasi Pelaksana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

dc.contributor.authorAntoni Putra
dc.contributor.authorFajri Nursyamsi
dc.date.accessioned2023-05-22T06:47:07Z
dc.date.available2023-05-22T06:47:07Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractDi Indonesia, kelembagaan pemerintah pusat dan daerah masih mendominasi penyelenggaraan penelitian dibandingkan pihak swasta, baik industri maupun masyarakat. Hal itu terjadi karena alokasi anggaran penelitian masih lebih banyak berasal dari pemerintah, yang menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mencapai 66 persen, sedangkan dari pihak swasta hanya mencapai 10 persen. Situasi itu menghadapi tantangan ketika kelembagaan penelitian pemerintah pusat dan daerah di satu sisi harus mengadaptasi pola birokrasi yang cenderung rigid, sedangkan di sisi lain menuntut adanya fleksibilitas dan fokus pada pencapaian substansi dibanding administrasi penelitian. Upaya perbaikan dari permasalahan tersebut dimulai dari mengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). Salah satu perubahan besar yang dilakukan adalah dalam aspek kelembagaan, yaitu dalam Pasal 48 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuklah badan riset dan inovasi nasional. Pembentukan UU Sisnas Iptek itu kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres BRIN), yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019. Namun, kerangka kelembagaan BRIN dalam Perpres itu bersifat sementara dan harus dilakukan penataan organisasi yang disesuaikan dengan strategi BRIN dalam rangka pelaksanaan visi presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dc.identifier.urihttps://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/123
dc.language.isoother
dc.publisherPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]
dc.titleLaporan Studi Hubungan Kelembagaan pada Organisasi Pelaksana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
dc.typeBook
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
R0049_PSHK_B_Laporan Studi Hubungan Kelembagaan pada Organisasi Pelaksana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dengan Kementerian Riset dan TeknologiBadan Riset dan Inovasi Nasio.pdf
Size:
434.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Collections