Desain Ulang Kelembagaan Fraksi Untuk Menunjang Fungsi Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Desain Ulang Kelembagaan Fraksi Untuk Menunjang Fungsi Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Date
2020-08-25
Authors
Anita Nuraeni Putri
Bivitri Susanti
Rizky Argama
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
STHI Jentera
Abstract
Sepanjang 2019-2020, banyak undang-undang yang dianggap bermasalah. Satu hal yang menjadi sorotan yakni pengambilan keputusan yang dihitung berdasarkan pendapat mini dan pandangan umum fraksi, bukan perorangan. Oleh karena itu, masyarakat tidak mengetahui pandangan setiap anggota DPR secara personal. Dalam beberapa kasus, tercatat anggota DPR yang memiliki pendapat berbeda dengan fraksi, namun terpaksa ‘mengalah’ karena fraksi telah memutus berpandangan demikian. Hal ini menjadi pertanyaan karena seolah anggota DPR ‘tidak berdaya’ dalam fraksi. Padahal, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban anggota DPR secara individual karena telah dipilih secara perorangan, bukan memilih partai politik, sebagai konsekuensi sistem pemilihan proporsional terbuka yang dianut Indonesia. Masyarakat juga tidak memiliki akses terhadap mekanisme yang diambil oleh fraksi dalam rapat-rapat tertutup untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga menimbulkan kecurigaan publik tentang apa yang terjadi dalam pengambilan keputusan–yang selanjutnya menjadi pendapat mini fraksi–dalam rapat tersebut. Desain fraksi sendiri menjadi perhatian khusus, karena berada dalam sistem kepartaian dan kultur politik di Indonesia yang masih elitis, sehingga sedikit banyak mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai suatu isu dalam pembahasan rancangan undang-undang.