Bachelor

Permanent URI for this community

https://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/6

Browse

Browsing Bachelor by Author "Asfinawati"

Now showing 1 - 5 of 5
  • Item
    Meninjau Jaminan Keamanan Persidangan sebagai Upaya Mendukung Independensi Peradilan di Indonesia
    (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024-08-20) Ravina Isnar; Dian Rositawati; Asfinawati
    Penelitian ini bertujuan untuk meninjau jaminan keamanan persidangan yang berdampak pada independensi peradilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meninjau tentang regulasi keamanan persidangan dari sudut pandang independensi peradilan. Selain itu, penelitian ini juga meninjau tantangan penerapan jaminan keamanan persidangan di Indonesia yang berpotensi memengaruhi independensi peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat instrumen internasional tentang independensi peradilan yang membahas tentang jaminan keamanan persidangan. Keamanan persidangan di Indonesia telah diatur dengan cukup baik dalam mendukung independensi peradilan. Pada penerapan jaminan keamanan persidangan terdapat beberapa tantangan yang berpotensi mengganggu independensi peradilan yakni tantangan dalam penerapan regulasi yang sudah ada, tantangan sumber daya manusia, tantangan pemenuhan anggaran, tantangan kondisi sosial budaya dan rendahnya penghormatan masyarakat kepada peradilan dalam penerapan jaminan keamanan persidangan.
  • Item
    Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan Terhadap Tindak Pidana Pengeboman Ikan-Fish Bombing : Studi Kasus di Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019-2023
    (STHI Jentera, 2022-08-22) Siti Wahyatun; Fritz Edward Siregar; Asfinawati
    Penelitian ini akan membahas terkait pilihan dasar hukum yang sering digunakan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam putusan-putusan pengadilan tingkat pertama tahun 2019-2023, sebagai perlindugan sumber daya perikanan terhadap tindak pidana pengeboman ikan serta dampak yang ditimbulkan akibat pilihan penggunaan dasar hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, termasuk penggunaan putusan pengadilan tingkat pertama dari tahun 2019-2023 terkait tindak pidana pengeboman ikan dan juga melakukan wawancara baik kepada nelayan maupun pihak atau lembaga yang berkaitan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara maksud dan tujuan pembentukan dasar hukum yang sering digunakan dalam kasus tindak pidana pengeboman ikan, oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya maupun oleh hakim dalam pertimbangannya. Hal ini berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya perikanan, juga terhadap perlindungan nelayan kecil yang sering menjadi pelaku tunggal dalam kasus tindak pidana pengeboman ikan. Kata Kunci: Hukum Pidana, Pengeboman Ikan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Darurat, Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan
  • Item
    Pola Ekspresi yang Didakwa Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tentang Ujaran Kebencian Alternatif/Subsidair Pasal 27 Ayat (3) tentang Penghinaan
    (STHI Jentera, 2023-08-11) Saffah Salisa Az-zahro; Fritz Edward Siregar; Asfinawati; Asfinawati; Fritz Edward Siregar
    Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian sering digunakan untuk mendakwa masyarakat yang melakukan kritik terhadap pemerintah ataupun penghinaan individual. Belakangan sering dijumpai pasal tersebut digunakan di dalam dakwaan bersamaan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan, meskipun kedua pasal tersebut sangat berbeda. Ekspresi yang dimaksud di dalam ujaran kebencian adalah hasutan agar orang-orang melakukan permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA. Faktanya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE baru digunakan sebagai alternatif/subsidair dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE setelah revisi UU ITE. Revisi undang-undang tersebut mengubah ancaman hukuman Pasal 27 ayat (3) UU ITE dari yang maksimal 6 tahun penjara menjadi maksimal 4 tahun penjara. Setelah revisi UU ITE, dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE meningkat secara signifikan dari semula hanya ada 3 kasus sebelum revisi, kemudian terdapat 372 kasus setelah revisi UU ITE. Di tengah maraknya dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, ditemukan terdapat banyak ekspresi yang bukan merupakan hasutan berdasarkan SARA. Terdapat banyak ekspresi yang merupakan kritik atau penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang kemudian dilakukan penahanan pra-persidangan karena menggunakan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kata Kunci: Ujaran Kebencian, UU ITE, Kebebasan Berekspresi, Penghinaan, Kritik
  • Item
    Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak: Diskursus Dan Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia di Indonesia
    (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2022-06-24) Siti Ismaya; Putri Kusuma Amanda; Asfinawati
    Perdebatan mengenai kebijakan kebiri kimia terjadi sejak wacana penyusunan hingga kebijakan tersebut disahkan. Melalui kajian literatur dan wawancara, penelitian ini mencoba menelusuri kembali diskursus yang terjadi dalam penyusunan kebijakan kebiri kimia. Penelitian ini mengungkapkan beberapa argumentasi yang menjadi dasar dukungan dan penolakan terhadap kebijakan kebiri kimia, yaitu terkait: akar permasalahan kekerasan seksual, dampak penggunaan kebiri kimia, tujuan efek jera, pengalaman negara lain, hak asasi manusia, dan anggaran. Dari diskursus tersebut, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pembuat kebijakan masih menggunakan bukti yang minim dalam menyusun kebijakan kebiri kimia. Selain itu, dengan melakukan studi terhadap 432 putusan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari rentang waktu 25 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2021, penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana penggunaan kebijakan kebiri kimia di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan kebiri kimia sama sekali tidak dipergunakan atau dipertimbangkan baik dalam dakwaan, tuntutan, maupun pertimbangan Hakim dari keseluruhan putusan yan dianalisis. Adapun sebaran kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak pasca pengesahan kebijakan kebiri kimia yang memenuhi kualifikasi pengenaan hukuman kebiri kimia hanya 12 perkara (2,78%) dari total 432 putusan yang dianalisis. Dengan temuan tersebut, harapannya penelitian ini dapat menjadi bahwa evaluasi dan refleksi bagi berbagai penyusunan kebijakan yang memuat soal ketentuan hukum pidana. Kata Kunci: Kebijakan Kebiri Kimia, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Diskursus, Implementasi
  • Item
    Tinjauan Keabsahan dan Kompatibilitas Penerapan Konsep Keadilan Restoratif sebagai Mekanisme Penyelesaian Perkara yang Diatur dalam Aturan Internal Lembaga Penegak Hukum
    (STHI Jentera, 2022-08-16) Aisyah Assyifa; Asfinawati; Anugerah Rizki Akbari
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) memuat isu strategis penegakan hukum nasional yang berupaya untuk memperkuat dan memperbaiki dimensi pembangunan sistem peradilan, dengan menggunakan pendekatan konsep keadilan restoratif. Saat ini, konsep keadilan restoratif belum diatur dalam norma umum di Indonesia. Telah dibentuk sejumlah peraturan internal lembaga penegak hukum yang menerapkan keadilan restoratif dalam pembentukan mekanisme penghentian perkara, namun masih mengalami hambatan dalam praktiknya karena perbedaan dasar hukum yang digunakan. Ketiadaan dasar hukum berpengaruh pada proses taraf sinkronisasi proses penegakan hukum dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian sistem peradilan pidana. Dengan demikian, perlu untuk mendorong revisi KUHAP untuk memberikan dasar hukum bagi penerapan keadilan restoratif, atau menyusun norma umum yang dapat digunakan sebagai dasar penerapan keadilan restoratif. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penghentian Perkara, Lembaga Penegak Hukum