Daniel S. Lev Law Library

Permanent URI for this community

https://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/10

Browse

Browsing Daniel S. Lev Law Library by Author "Amalia Puri Handayani"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013 Capaian Menjelang Tahun Politik
    (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK], 2014) Miko Susanto Ginting; Amalia Puri Handayani; Amira Waworuntu; Fajri Nursyamsi
    BUKU INI MEMUAT POTRET KINERJA LEGISLASI DPR PADA TAHUN 2013. Sebagaimana kita semua mungkin sudah mafhum, tahun 2013 adalah tahun menjelang tahun politik. Ini adalah suatu periode menarik di babak-babak akhir masa jabatan para wakil rakyat. Ini adalah periode di mana wakil rakyat masih punya cukup waktu untuk fokus melaksanakan fungsinya sebelum disibukkan oleh berbagai agenda politik praktis untuk menjaga kursinya masing-masing. Tahun ini merupakan tahun ke-10 bagi kami di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) untuk menuliskan catatan tahunan kami mengenai kinerja legislasi DPR. Upaya ini akan terus kami lakukan dengan niat untuk terus berkontribusi bagi perbaikan lembaga perwakilan di Indonesia. Tentunya, seiring berjalannya waktu, kami juga akan terus berusaha memperbaiki berbagai kekurangan yang ada dalam catatan-catatan yang kami buat. Perlu kita akui bahwa sudah ada perbaikan di sana-sini, di antara setumpukan masalah legislasi yang terus saja berulang. Capaian perbaikan perlu kita lihat sebagai penambah semangat dan rujukan, sementara berbagai masalah yang ada perlu kita lihat sebagai peluang perbaikan. Tahun 2014 ini kita akan menyambut 560 anggota DPR periode 2014—2019. Sekitar 60% wajah baru, dengan 40% penghuni lama. Pastinya masih ada banyak tantangan, tetapi peluang perbaikan bukanlah nihil.
  • Item
    Fondasi Tahun Politik: Catatan Kinerja DPR 2012
    (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK], 2013) Rachmad Maulana Firmansyah; Eryanto Nugroho; Fajri Nursyamsi; Giri Ahmad Taufik; Miftah Farid Hanggawan; Miko Susanto Ginting; Muhammad Faiz Aziz; M. Nur Sholikin; Rizky Argama; Ronald Rofiandri; Siti Maryam Rodja; Amalia Puri Handayani
    Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) secara konsisten menyajikan hasil evaluasi kinerja para wakil rakyat setiap tahun kepada publik. Sejak 2002 PSHK sudah mengkaji kinerja legislasi DPR, sementara itu pada 2003 hasil kajian itu untuk pertama kali diluncurkan. Pengalaman selama satu dekade mengawal proses legislasi di DPR membuat PSHK mengetahui seluk-beluk proses legislasi dan tantangan yang harus dihadapi. Catatan PSHK terhadap kinerja legislasi kali ini diawali dengan membahas capaian kuantitas Prolegnas DPR pada tahun 2012. Capaian kuantitas itu dipaparkan dalam beberapa klasifikasi. Selain itu juga terdapat perbandingan capaian dan target prolegnas selama 3 (tiga tahun) yaitu 2010, 2011, 2012. Capaian kuantitas Prolegnas tahun 2012 kembali menunjukan kegagalan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh DPR. Hal itu kembali menunjukan urgensi pembenahan perencanaan legislasi. Selanjutnya, bab kedua membahas mengenai kelembagaan internal DPR dalam kaitannya dengan peraturan internal DPR yang lahir pada 2012. Sepanjang 2012, DPR telah menghasilkan 3 (tiga) peraturan yang merupakan mandat dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keberadaan peraturan internal itu patut diapresiasi namun terobosan yang usung melalui aturan itu harus berhadapan dengan keadaan yang cukup kompleks pada praktiknya. Selain itu juga dibahas mengenai evaluasi laporan kinerja yang masih perlu didorong untuk dilaksanakan oleh seluruh fraksi di DPR. Dinamika relasi antarlembaga selalu menarik untuk diamati dan dianalisis. Setiap tahun PSHK pun selalu melakukan analisis terkait relasi antarlembaga. Pada bab ketiga buku ini mengulas dinamika hubungan DPR sebagai lembaga legislatif dengan lembaga-lembaga pemegang di ranah eksekutif dan dan yudikatif. Salah satu yang cukup menarik untuk dianalisis adalah dinamika relasi DPR dengan Mahkamah Agung pada 2012. PSHK juga menyoroti proses seleksi pejabat publik di DPR. Pada bab keempat, pembaca disuguhkan daftar lengkap seleksi pejabat publik yang berlangsung di DPR selama 2012. DPR melakukan sepuluh kali seleksi pejabat, sedangkan DPR hanya melakukan tujuh kali seleksi pada 2011. Terdapat beberapa hal yang dapat disoroti terkait pelaksanaan seleksi pejabat public atau biasa dikenal dengan istilah Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) di DPR. Salah satunya adalah mekanisme seleksi pejabat publik yang dinilai masih perlu pembenahan. Pada bab kelima mengupas mengenai politik legislasi. Pembahasan pada bab itu dibuka dengan memaparkan kerangka analisis yang digunakan PSHK. Ada dua kategori besar penilaian yang digunakan, yaitu substansi dan proses. Soal substansi dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu materi muatan serta struktur pengaturan dan kalimat perundang-undangan. Sedangkan dalam hal proses, ada dua hal yang dinilai, yaitu partisipasi publik dan perdebatan. Kemudian pada bagian selanjutnya disuguhkan kajian 10 (sepuluh) undang-undang yang dianalisis oleh PSHK berdasarkan kerangka analisis yang sudah ditentukan. Pada akhir bab, dipaparkan dengan jelas politik legislasi dan dinamikanya di 2012.