Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia
Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia
Date
2021
Authors
Nabila
Fajri Nursyamsi
Auditya Firza Saputra
Antoni Putra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]
Abstract
Temuan tim menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 30 kategori kelompok rentan yang terserak di berbagai peraturan perundangan-undangan. Namun kategorisasi kelompok rentan dalam peraturan perundang-undangan belumlah cukup, karena situasinya, dari kelompok lansia hingga disabilitas sudah hidup bertahun-tahun di antara masyarakat tanpa kebijakan yang konsisten untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Perlu ada pemetaan lebih lanjut agar kebijakan yang berdampak langsung kepada berbagai kelompok rentan ini bisa tepat sasaran. Permasalahan berikutnya adalah, dalam satu jenis kelompok rentan, tidak mustahil terdapat lapisan kerentanan berikutnya. Misalnya, penyandang disabilitas yang berasal dari suku terasing atau lansia yang tergolong kelompok miskin. Adanya kategori baru yang makin terlihat, seperti kelompok minoritas agama atau penghayat kepercayaaan dan minoritas seksual, juga merupakan sebuah perkembangan baru. Kelompok-kelompok ini rentan diskriminasi sehingga
merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan untuk dapat merumuskan landasan hukum yang tepat agar golongan ini tidak semakin termarginalisasi. “Socially Responsible Lawmaking” atau pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial merupakan nilai-nilai dasar
PSHK sebagai organisasi. Salah satu pihak yang sulit terjangkau dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan adalah kelompok rentan sehingga hak-hak mereka acapkali terlanggar. Dukungan penyelenggaraan kegiatan dari Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) dalam penyusunan studi Pengembangan Strategi Advokasi Anti-Diskriminasi Bagi Kelompok Rentan di Indonesia merupakan langkah bermakna untuk pencapaian nilai-nilai dasar tersebut.