Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia Laporan Final
Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia Laporan Final
Date
2019
Authors
Adrian Wells
Adil Surowidjojo
Amrie Hakim
Basuki Rahmat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]
Abstract
Indonesia adalah Negara kepulauan penting yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang signifikan secara global dan sangat bergantung pada makanan laut untuk kelangsungan hidup manusia dan perkembangan ekonomi. Namun demikian, sektor perikanan ini dapat dipengaruhi oleh penangkapan ikan yang berlebihan, masalah pengelolaan, dan berbagai tantangan institusi, tata-kelola, maupun ekonomi. Laporan ini bermaksud untuk mengisi kekosongan dalam gambaran situasi Indonesia melalui tinjauan komprehensif tentang kondisi terkini dari unsur hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan perikanan.
Untuk keperluan laporan ini, perikanan ditinjau dari dua kelompok kegiatan yaitu perikanan tangkap dan budidaya, namun sebagian besar analisis difokuskan pada yang pertama karena fakta bahwa saat ini terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih banyak mengatur penangkapan ikan liar. Dalam hal ruang lingkup, laporan ini menyajikan keadaan saat ini dari kerangka hukum dan tata lembaga yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku, regulasi, dan mandat kelembagaan.
Description
Kontributor: Adil Surowidjojo, Adrian Wells, Amrie Hakim, Basuki Rahmat, Eryanto Nugroho, Fatriyandi Nur Priyatna, Gita Putri Damayana, Harry Sudarsono, Heather Lair, Helmy Guntur Wibowo, Megan Conway, Muhammad Asmuni, Muhammad Faiz Aziz, Muthmainnah, Nabila Thalib, Orion McCarthy, Sarah Conway, Siham Afatta Taruc, Siti Maryam Rodja, Tri Jata Ayu Pramesti.
Penerjemah: Ari Pramuditya, Astari Utami, Marcell Sihombing, Sarah Cornelia, Tri Wulandari
Keywords
Citation
PSHK, Barunastra, et al. 2019. Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia. Jakarta, Indonesia.