Kesenjangan dan Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
Kesenjangan dan Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
Date
2021-08-05
Authors
Muhammad Ad’har Nasir
Putri Kusuma Amanda
Anugerah Rizki Akbari
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
STHI Jentera
Abstract
Penelitian ini akan melihat pola dan modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah transit Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Selain itu penelitian ini juga akan membahas tentang penegakan kasus dan penanganan korban TPPO yang ada di Kabupaten Nunukan berkaca pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Dan terakhir penelitian ini membahas seputar penyebab-penyebab terjadinya ketimpangan antara kasus-kasus TPPO di Kabupaten Nunukan yang diselesaikan hingga tahap pengadilan dan kasus-kasus yang tidak diselesaikan hingga tahap pengadilan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan korban, aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, dan Unit BP2MI Kabupaten Nunukan. Analisis yang dilakukan sampai pada kesimpulan bahwa ditemukan pola dan modus ‘baru’ yaitu korban asal Samarinda, Kalimantan Timur, selain pola dan modus tradisional dengan korban asal Sulawesi Selatan. Adapun penegakan kasus dan penanganan korban TPPO masih mengalami banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan penyebab-penyebab dari banyaknya kasus yang tidak diproses hingga ke pengadilan adalah terkait dengan tumpang tindih konsep TPPO dengan tindak pidana lain, kesenjangan persepsi konsep TPPO aparat penegak hukum dan pendamping korban, 3 (tiga) tantangan/hambatan yang dialami Kepolisian, perbedaan yurisdiksi Indonesia – Malaysia, dan terhambatnya akses bantuan hukum dan advokasi bagi saksi dan/atau korban TPPO.