Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Kelima (2 Juli 2017-1 Juli 2018) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas)

Simple item page
dc.contributor.authorRiza Imaduddin Abdali
dc.contributor.authorRonald Rofiandri
dc.contributor.authorMiftah Fadhli
dc.date.accessioned2023-05-30T04:24:35Z
dc.date.available2023-05-30T04:24:35Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractImplementasi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memberikan dampak buruk yang semakin massif terhadap kebebasan dan otonomi ormas. Signifikansi ini dipengaruhi oleh diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas –yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 – yang memberikan justifikasi bagi Pemerintah untuk menciptakan lanskap pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap ormas. Dalam periode 2 Juli 2017 hingga 1 Juli 2018, pemantauan melalui media daring (online) oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KBB) menemukan jauh lebih banyak peristiwa dan tindakan terhadap pembatasan ruang gerak ormas yang terjadi di jauh lebih banyak lokasi dan berdampak pada eksistensi keberagaman masyarakat sipil
dc.identifier.urihttps://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/129
dc.language.isoother
dc.publisherPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]
dc.titleLaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Kelima (2 Juli 2017-1 Juli 2018) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas)
dc.typeBook
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
R0105_PSHK_B_Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Kelima (2 Juli 2017-1 Juli 2018) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas)
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Book