Analisis Kepastian Hukum Instruksi Presiden dalam Perubahan Anggaran Negara: Studi Kasus Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Simple item page
dc.contributor.authorAria Kiven Sambiran
dc.contributor.authorErni Setyowati
dc.contributor.authorFajri Nursyamsi
dc.date.accessioned2026-02-23T09:55:45Z
dc.date.available2026-02-23T09:55:45Z
dc.date.issued2025-08-27
dc.descriptionhttps://drive.google.com/drive/folders/1Is7frRFB9oUvIDJMDV-9wXTZ9BVbPPzo?usp=sharing
dc.description.abstractInstruksi Presiden (Inpres) merupakan salah satu instrumen hukum administratif yang dikeluarkan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan. Namun, keberlakuan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 menimbulkan perdebatan akademik maupun praktis. Hal ini disebabkan oleh substansi Inpres tersebut yang berimplikasi langsung pada perubahan postur APBN, termasuk penghematan sebesar Rp306,695 triliun, pemangkasan belanja kementerian/lembaga, serta pengurangan transfer ke daerah. Padahal, konstitusi secara tegas mengatur bahwa perubahan APBN hanya dapat dilakukan melalui undang-undang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR. Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama mengenai kepastian hukum dan kepatuhan hukum Inpres Nomor 1 Tahun 2025, ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan hukum keuangan negara. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal: pertama, analisis mengenai kedudukan dan kewenangan Presiden dalam sistem presidensial Indonesia terkait penerbitan Inpres; dan kedua, penilaian terhadap kepatuhan hukum Inpres tersebut dalam kerangka hierarki norma hukum, prinsip legalitas, serta teori kepatuhan hukum.
dc.identifier.urihttp://localhost:4000/handle/123456789/198
dc.language.isoother
dc.publisherSekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
dc.titleAnalisis Kepastian Hukum Instruksi Presiden dalam Perubahan Anggaran Negara: Studi Kasus Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
dc.title.alternativeegal Compliance Analysis of Presidential Instructions in State Budget Amendments: A Case Study of Presidential Instruction Number 1 of 2025 on Expenditure Efficiency in the Implementation of the State Budget and Regional Budgets for Fiscal Year 2025
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
101210007_Aria Kiven Sambiran_Bab 1.pdf
Size:
433.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Undergraduate Thesis