Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020
Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020
Date
2020
Authors
Nabila
Agil Oktaryal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]
Abstract
Catatan ini diawali dengan pandangan umum mengenai
kualitas legislasi selama 2020 serta metode analisis yang digunakan oleh Tim Penulis dalam menilai produk legislasi DPR.
Bab pendahuluan ini juga berfungsi sebagai pengantar bagi materi dalam bab-bab berikutnya, seperti uraian mengenai kualitas partisipasi serta dinamika yang terjadi selama proses
pembahasan rancangan Undang-Undang. Selanjutnya, bab kedua mengulas bagaimana setiap Undang-Undang yang dihasilkan sepanjang tahun lalu dibentuk, sekaligus menganalisis materi muatannya. Pandemi membuat
jumlah keluaran produk legislasi terbilang rendah, yakni 13 Undang-Undang, dengan mayoritas di antaranya merupakan Undang-Undang dalam daftar kumulatif terbuka. Dua di antara daftar itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dibentuk sebagai respons pemerintah terhadap pandemi. Dan dari jumlah tersebut, hanya tiga
yang berasal dari daftar prioritas tahun 2020, yaitu Perubahan
atas UU Mineral dan Batubara, UU Bea Meterai, dan UU Cipta Kerja yang sangat kontroversial.
Dalam bab ketiga, pembahasan berkisar tentang karakter
legislasi satu setengah tahun ke belakang yang ternyata tidak
cukup tanggap terhadap kebutuhan darurat kesehatan masyarakat di masa pandemi. Selain itu, bagian ini juga memaparkan kecenderungan umum dalam aspek legislasi yang menjadi
corak dalam dua periode terakhir bagi DPR dan Pemerintahan Joko Widodo. Salah satu yang akan menjadi sorotan bab ini
adalah tingginya jumlah permohonan judicial review atas Undang-Undang yang dihasilkan setahun kemarin.
Kemudian, bab keempat akan menyorot secara khusus persoalan-persoalan terkait fungsi dan aspek kelembagaan DPR, serta persinggungannya dengan isu-isu demokrasi lainnya, yang paling menonjol sepanjang 2020. Sejumlah peristiwa yang menjadi pokok bahasan dalam bab ini, antara lain, soal lahirnya Undang-Undang kontroversial di tengah situasi bencana nasional, peran DPR dalam mengatasi pandemi, pengaturan sanksi dalam peraturan kepala daerah, politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah, pemberantasan korupsi, serta pengarusutamaan isu disabilitas dalam proses legislasi.Terakhir, bab kelima sebagai penutup akan merangkum
kejadian-kejadian penting yang mendominasi legislasi 2020 sebagaimana telah dipaparkan dalam empat bab sebelumnya.
Selain itu, bab ini akan memberikan proyeksi mengenai proses legislasi ke depan.