Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020

Simple item page
dc.contributor.authorNabila
dc.contributor.authorAgil Oktaryal
dc.date.accessioned2023-05-22T07:53:15Z
dc.date.available2023-05-22T07:53:15Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractCatatan ini diawali dengan pandangan umum mengenai kualitas legislasi selama 2020 serta metode analisis yang digunakan oleh Tim Penulis dalam menilai produk legislasi DPR. Bab pendahuluan ini juga berfungsi sebagai pengantar bagi materi dalam bab-bab berikutnya, seperti uraian mengenai kualitas partisipasi serta dinamika yang terjadi selama proses pembahasan rancangan Undang-Undang. Selanjutnya, bab kedua mengulas bagaimana setiap Undang-Undang yang dihasilkan sepanjang tahun lalu dibentuk, sekaligus menganalisis materi muatannya. Pandemi membuat jumlah keluaran produk legislasi terbilang rendah, yakni 13 Undang-Undang, dengan mayoritas di antaranya merupakan Undang-Undang dalam daftar kumulatif terbuka. Dua di antara daftar itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dibentuk sebagai respons pemerintah terhadap pandemi. Dan dari jumlah tersebut, hanya tiga yang berasal dari daftar prioritas tahun 2020, yaitu Perubahan atas UU Mineral dan Batubara, UU Bea Meterai, dan UU Cipta Kerja yang sangat kontroversial. Dalam bab ketiga, pembahasan berkisar tentang karakter legislasi satu setengah tahun ke belakang yang ternyata tidak cukup tanggap terhadap kebutuhan darurat kesehatan masyarakat di masa pandemi. Selain itu, bagian ini juga memaparkan kecenderungan umum dalam aspek legislasi yang menjadi corak dalam dua periode terakhir bagi DPR dan Pemerintahan Joko Widodo. Salah satu yang akan menjadi sorotan bab ini adalah tingginya jumlah permohonan judicial review atas Undang-Undang yang dihasilkan setahun kemarin. Kemudian, bab keempat akan menyorot secara khusus persoalan-persoalan terkait fungsi dan aspek kelembagaan DPR, serta persinggungannya dengan isu-isu demokrasi lainnya, yang paling menonjol sepanjang 2020. Sejumlah peristiwa yang menjadi pokok bahasan dalam bab ini, antara lain, soal lahirnya Undang-Undang kontroversial di tengah situasi bencana nasional, peran DPR dalam mengatasi pandemi, pengaturan sanksi dalam peraturan kepala daerah, politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah, pemberantasan korupsi, serta pengarusutamaan isu disabilitas dalam proses legislasi.Terakhir, bab kelima sebagai penutup akan merangkum kejadian-kejadian penting yang mendominasi legislasi 2020 sebagaimana telah dipaparkan dalam empat bab sebelumnya. Selain itu, bab ini akan memberikan proyeksi mengenai proses legislasi ke depan.
dc.identifier.isbn978-623-92150-1-9
dc.identifier.urihttps://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/127
dc.language.isoother
dc.publisherPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]
dc.titleLegislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020
dc.typeBook
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
R0053_PSHK_B_Legislasi Masa Pandemi Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020.pdf
Size:
1.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Book