Dampak Penggunaan Kata ‘Oknum’ terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat dan Lembaga Negara: Analisis Wacana dan Yuridis atas Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Dampak Penggunaan Kata ‘Oknum’ terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat dan Lembaga Negara: Analisis Wacana dan Yuridis atas Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Date
2023-08-22
Authors
Mellayanah
Rizky Argama
Fajri Nursyamsi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
STHI Jentera
Abstract
Pernyataan pejabat di muka publik memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan pernyataan dari orang biasa karena beban tanggung jawabnya yang berbeda. Kasus pelanggaran hukum yang melibatkan seorang aparat dan pejabat seringkali direspons dengan menyebutkan bahwa aparat atau pejabat tersebut adalah oknum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pernyataan seorang pejabat, khususnya terkait penggunaan kata oknum, dapat memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan linguistik. Selain itu, dengan fokus pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, penelitian ini juga akan melihat apakah pernyataan tersebut merupakan bentuk kebijakan publik dan objek sengketa tata usaha negara. Penulis juga akan menganalisis penggunaan kata oknum di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan untuk melihat perubahan makna dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga setelah Reformasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis wacana kritis. Hasilnya, wacana yang diproduksi oleh Mahfud MD merupakan bentuk kebijakan publik, tetapi tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara. Berdasarkan analisis penggunaan kata oknum, kata oknum telah mengalami perubahan makna dari yang sebelumnya netral menjadi negatif. Dari analisis wacana dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata oknum bermaksud memisahkan seorang pejabat dari lembaganya apabila pejabat tersebut melakukan tindakan penyelewengan sehingga citra lembaga tetap bersih.
Kata kunci: oknum, pejabat, kebijakan publik, pertanggungjawaban lembaga.