Book

Permanent URI for this collection

https://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/13

Browse

Browsing Book by Author "Bani Pamungkas"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    Hak Anda dan Pelayanan Publik di Bidang Tanah dan Bangunan
    (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK], 2002) Bani Pamungkas; Dian Sesrina Jaya; Redynal Saat
    Buku ini berisi informasi mengenai prosedur yang terkait dengan pelayanan publik di bidang pertanahan dan bangunan. Fokus yang menjadi pembahasan dalam buku ini adalah bagaimana masyarakat mengurus sertifikat tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berbagai tips yang ada di dalamnya diharapkan membantu masyarakat memahami kerumitan pelayanan publik dan memupus habis praktik korupsi. Daftar Isi berisi: 1. Apakah setiap orang dapat memiliki tanah? 2. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang kuat 3. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat 4. Membangun bangunan rumah tinggal di Jakarta
  • Item
    Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia
    (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK], 2000-07) Bivitri Susanti; Aria Suyudi; Bani Pamungkas; Binziad Kadafi; Erni Setyowati; Eryanto Nugroho; Irfan R. Hutagalung; Mustafa Fakhri; Rival G. Ahmad; Sony Maulana Sikumbang
    Studi ini memfokuskan kajiannya pada upaya untuk mereposisi tiga lembaga negara MPR, DPR, dan jabatan presiden dalam UUD 1945 berikut susunan, kewenangan, kekuasaan, sistem pemilihan, dan aspek-aspek lain yang terkait. Ada beberapa isu sentral dalam pembahasan ketiga lembaga tersebut, yang terkait dengan keberadaannya sebagai cabang kekuasaan negara. Pertama, bagaimana kekuasaan dari masing-masing lembaga tersebut serta wewenangnya yang diimplementasikan melalui berbagai prosedur kenagaraan serta elemen-elemen penyelenggaraan kekuasaan tersebut efektif dan dianggap memadai dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedua, yaitu masalah-masalah yang terkait dengan pengisian jabatan kekuasaan tersebut. Ketiga, bagaimana relasi antar lembaga-lembaga tersebut dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Ketiga isu inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam studi ini.